 |
| Menteri PKP Maruarar Sirait, saat memberikan keterangan kepada media |
Jakarta.Internationalmedia.id.- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait dukungan rumah subsidi untuk wartawan di seluruh Indonesia, di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Selasa (8/4/ 2025)
Dalam prosesi Penandatanganan MoU ini, turut menyaksikan langsung serta Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Direktur Consumer And Commercial Lending Bank BTN Bapak Hirwandi Gafar, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Hendry Ch Bangun serta Sekretaris Dewan Pers, Saefudin serta puluhan wartawan dari berbagai media.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Kementrian PKP mengalokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan yang bekerja keras menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Hal itu juga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian PKP agar memperhatikan rakyat kecil dan pekerja informal dalam penyediaan perumahan untuk mereka dan program rumah untuk wartawan ini merupakan pertama kalinya dilakukan dalam sejarah Indonesia.
"Kementerian PKP akan mengalokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan yang bekerja keras menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Hal inj sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian PKP agar memperhatikan rakyat kecil dan pekerja informal,” kata Menteri Ara.
Lebih lanjut Menteri Ara juga menegaskan bahwa Rencana groundbreaking rumah subsidi untuk wartawan akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025 mendatang.
Rumah subsidi ini bisa dimiliki wartawan dengan KPR FLPP. Program pembiayaan perumahan tersebut memang dirancang untuk membantu MBR, termasuk wartawan yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.
Melalui dukungan FLPP, rumah-rumah tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah, sehingga wartawan, baik yang bekerja di media besar maupun paruh waktu, dapat memiliki hunian layak tanpa beban finansial berat.
"Saya harap BPS dapat berkoordinasi dengan Komdigi, Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia untuk dapat menentukan alokasi wartawan yang berhak menerima rumah subsidi ini, karena wartawan adalah profesi yang memperjuangkan dan menyuarakan demokrasi," tandasnya.
Menteri Komdigi, Meutya Viada Hafid mengapresiasi langkah cepat Kementerian PKP untuk menyediakan hunian layak bagi wartawan di Indonesia. Sebab selama ini program perumahan untuk wartawan sangat dibutuhkan karena belum semuanya memiliki rumah.
"Terobosan Pak Ara luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Ara dapat memberikan bantuan perumahan kepada para wartawan di seluruh Indonesia. Kami sangat mendukung karena ini adalah program yang sangat dirindukan untuk wartawan yang tidak mampu," kata Meutya.
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menerangkan, BPS akan terus menyediakan berbagai indikator statistik yang diperbarui secara rutin. Untuk perumahan kami menyediakan data makro dan mikro. "Wartawan telah membantu BPS dalam mengedukasi kepada masyarakat terkait hasil statistik agar lebih dipahami. Peran wartawan sangat penting dalam literasi untuk masyarakat dalam hal statistik," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Hendry Ch Bangun, saat ini jumlah wartawan bersertifikat kira-kira 25 ribu dan tersebar diseluruh Indonesia. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan akan sangat membantu dalam kepemilikan rumah.
"Semoga program ini dapat bermanfaat untuk teman-teman wartawan. PWI siap mendukung Program Kementerian PKP ini," harapnya.
Sekretaris Dewan Pers, Saefudin juga berharap nantinya ditentukan kriteria wartawan yang berhak menerima bantuan ini agar program tersebut tepat sasaran.
"Kami akan bekerjasama dengan BPS untuk 1.000 unit rumah yang disediakan wartawan mana yg berhak mendapatkan rumah dan mendukung penuh program ini dalam memberikan kesejahteraan bagi wartawan yang membutuhkan," katanya.
Sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dukungan 30 ribu unit rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis (27/3/2025), seperti keterangan Pers yang diterima Senin (7/4/2025).
Penandatanganan MOU juga disaksikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. (RBS)
