PPlh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Iis Rostiasih bersama angota DPRD Kaltim di Kota Bandung, Rabu (5/2/2025).
Bandung.Internationalmedia.id.- Badan Musyawarah
(Banmus) DPRD Provinsi Jawa Barat jadi role model Badan Musyawarah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kalimantan Timur, khususnya soal
sistem perencanaan yang dikenal baik dan terstruktur.
Selain itu soal penyusunan agenda, tata tertib,
transparansi, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung tugas-tugas
legislatif hingga koordinasi dan harmonisasi antar Alat Kelengkapan Dewan (AKD)
dan lain sebagainya.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris DPRD Provinsi Jawa
Barat sekaligus Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-Undangan Iis
Rostiasih menjelaskan, kunjungan kerja Badan Musyawarah Kalimantan Timur ke
DPRD Jawa Barat dalam rangka optimalisasi peran Badan Musyawarah dalam
penyusunan agenda DPRD.
“Tadi Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kalimantan Timur
bertanya banyak hal. Salah satunya tentang bagaimana Badan Musyawarah
melaksanakan fungsinya, bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan rapat, itu yang
dipertanyakan,” jelas Iis Rostiasih, Kota Bandung, Rabu (5/2/2025).
Kewenangan dan fungsi Badan Musyawarah diatur dalam
Peraturan Tata Tertib Dewan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018,
dalam regulasi tersebut dijelaskan semua secara detail.
“Badan Musyawarah merupakan salah satu AKD yang
menpunyai fungsi, dan kinerja yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan
kinerjanya punya mekanisme. Kalau di DPRD Jawa Barat mekanismenya setiap
pelaksanaan rapat Badan Musyawarah untuk penjadwalan pimpinan dan anggota DPRD itu didahului
dengan rapat pimpinan, mekanisme ini disetujui dalam rapat Badan Musyawarah,”
katanya.
Pada tempat yang sama, Anggota Badan Musyawarah DPRD
Provinsi Kalimantan Timur Sigit Wibowo menyampaikan tujuan kunjungan kerja yang
dilakukan pihaknya. Salah satunya menggali pengalaman dan inovasi yang telah
diterapkan di DPRD Jawa Barat dalam menjalankan fungsi Badan Musyawarah.
“Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja
DPRD, diperlukan kajian terhadap praktik terbaik yang diterapkan oleh DPRD
lain. Termasuk DPRD Jawa Barat yang dikenal memiliki sistem perencanaan yang
baik dan terstruktur,” kata Sigit Wibowo. *
