 | |
| Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, ST |
Pasalnya, saat ini, kondisi perekonnomian provinsi Jawa Barat tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan tahun depan APBD Jabar akan mengalami penurunan dari sebesar Rp 36,79 triliun (2024) menjadi Rp 29,93 triliun tahun 2025 mendatang.
Selain penurunan pendapatan daerah (PAD), berbagai sektor angkanya belum baik, katanya Investasi di Jabar terbesar di Indonesia, tapi nyatanya angka pengangguran masih tinggi; stunting di Jabar masih berada di atas rata-rata nasional.
Dikatakan, anggka kemiskinan tinggi, masih ada ketimpangan pembangunan wilayah antara Utara, Barat dan Tengah dengan Selatan. Lalu kini dan ke depan, Jabar akan menghadapi masalah makroyakni fenomena inflasi naiknya harga barang tidak lebih dari 3 persen. Tapi terjadi deflasi harga barang di semua komoditas. Inflasi tertinggi kita 0.3-0.5 malah ada -0.2 jadi deflasi.
Dalam acara yang digelar, Kamis (17/10/2024) di Gedung DPRD Jabar, Ono Surono didampingi Ketua Fraksi PDIP, Dr.Hj Ineu Purwadewi Sundari, Sekretaris Tom Maskun, Wakil Sekretaris Bambang Mujiarto, Bendaha Fraksi Nia Purnakania , Raphael Situmorang dan beberapa anggota.
Kedepan, kita ingin, setiap rapat mulai dari proses penyusunan APBD, harus terbuka, jadi pembahasan bukan hanya melibatkan legislatif dan eksekutif, tetapi rakyat Jawa Barat terutama media massa. Hal ini penting agar masyarakat Jabar dapat mengetahui program yang direncanakan dan akan dilaksanakan.
Untuk itu, Fraksi PDIP mengajak Media Massa bersama-sama mengawal dan mengawasi pembangunan di Jabar. Dan juga menyoroti persoalan di Jabar, sehingga melalui kolaborasi kita berharap secara perlahan permasalahan di Jabar dapat diselesaikan secara baik dan efektif.
"Semua permasalahan tersebut di atas, PDI Perjuangan ingin menyoroti program kegiatan Pemprov Jawa Barat ke depan itu harus benar-benar fokus mengatasi ekonomi masyarakat," ujarnya.
Menyinggung masalah deflasi, Ono mengatakan, bahwa penyebab deflasi salah satunya karena daya beli masyarakat yang turun. Hal ini menandakan kantong rakyat Jabar dalam kondisi sakit. Menurutnya ini juga jadi tantangan besar dengan turunnya APBD.
"Tahun 2024 APBD kita Rp 36 triliun, lalu dalam nota pengantar Gubernur APBD 2025 Rp 29 triliun. Tentu ada beberapa faktor seperti regulasi berubah, lalu bagi hasil pajak daerah langsung ke Kota/Kabupaten, turunnya ini sangat berimplikasi ke program Pemprov selanjutnya," tutur Ono.
Ono menambahkan bahwa, bulan Februari 2025, Gubernur/ Wakil Gubernur Terpilih akan dilantik. Maka janji-janji politik kampanye Gubernur baru tentunya harus dituangkan dalam Perda RPJMD sebagai turunan visi misi program Gubernur terpilih.
Selain menginflentasi janji gubenur terpilih dalam RPJMD, kita juga mempunyai konsekuensi menjalankan program janji Presiden terpilih, ujarnya.(Ter)
