Notification

×

Iklan

Iklan

Gelar Forum Bisnis D-8, Kemendag Berharap Implementasi PTA Negara D-8 Meningkat USD 500 Miliar Pada 2030

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 10:28 WIB Last Updated 2024-10-12T03:28:47Z
DirJen Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Djatmiko Bris Witjaksono

Tangerang.Internationalmedia.id.– Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Djatmiko Bris Witjaksono menegaskan implementasi Perjanjian Perdagangan Preferensi (PTA) negara-negara D-8 diharapkan meningkat USD 500 miliar pada 2030. Indonesia telah mengimplementasikan D-8 PTA dan berhasil meningkatkan ekspor sebesar USD 4,5 juta. 

Seluruh negara D-8 ( Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki).diharapkan segera mengimplementasikan perjanjian ini agar terjadi peningkatanperdagangan dan kesejahteraan bersama. “Sejak Indonesia memulai implementasi D-8 PTA pada 1 Juni 2024, dunia usaha telah memanfaatkan PTA untuk ekspor ke negara D-8 dengan total nilai mencapai USD 4,5 juta. 

“Tujuan ekspor utama yaitu Bangladesh, Iran, Turki, dan Malaysia. Implementasi PTA secara penuh diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan D-8 dengan dunia sebesar 10 persen dari total perdagangan D-8, atau sebesar USD 500 miliar pada 2030," tegas Djatmiko dalam pembukaan Forum Bisnis Developing Eight Organization for Economic Cooperation (D-8) yang diselenggarakan oleh KADIN Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan D-8 Chamber of Commerce and Industry (CCI). di arena Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 di ICE Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten Jumat, (11/10).

Menurut Djatmiko, sebanyak lima negara anggota D-8 telah memulai implementasi PTA D-8, yaitu Indonesia, Turki, Bangladesh, Malaysia, dan Iran. Sedangkan tiga negara lainnya, yaitu Nigeria, Pakistan dan Mesir, sedang dalam proses penyelesaian proses domestik.

Dalam kesempatan ini, Djatmiko meminta negara D-8 terus mengidentifikasi tantangan sektor perdagangan yang akan terjadi di masa depan. Upaya tersebut dapat dilakukan, salah satunya dengan bertukar ide dan gagasan melalui kegiatan Forum Bisnis D-8. Kemendag berharap kegiatan Forum Bisnis D-8 dapat menghasilkan solusi praktis untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut.

"Saya percaya forum ini akan membantu mengidentifikasi cara untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia bisnis dan menuju pada solusi praktis," kata Djatmiko dalam sambutannya mewakili Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Forum bisnis merupakan bukti semangat kerja sama antarnegara anggota. Forum ini menjadi ajangbertukar ide, kemitraan, serta pengembangan strategi yang akan membantu mencapai tujuanbersama. "Diharapkan forum ini dapat dimanfaatkan untuk mengeksplorasi kemungkinan bisnis baru," tambah Djatmiko.

Djatmiko juga berharap negara anggota D-8 agar segera memanfaatkan PTA D-8. Perjanjian ini dirancang untuk memperkuat hubungan perdagangan antarnegara dengan mengurangi tarif dan hambatan perdagangan. Selain itu, perjanjian ini menjadi salah satu landasan kesuksesan kerja sama antaranggota D-8.

Menurutnya, kunci mencapai target peningkatan perdagangan ini adalah kolaborasi. "Kita harus memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik melalui upaya inovatif seperti kerja sama imbal dagang, ekonomi digital, ataupun kemungkinan perluasan PTA menjadi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Oleh karena itu, saya mengajak seluruh negara anggota untuk bekerja sama menciptakan blok perdagangan yang dinamis dan tangguh," imbuhnya.

Turut hadir pada sesi pembukaan forum bisnis yakni Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, Ketua Komite Organisasi Internasional untuk Timur Tengah dan negara OKI Kadin Irawati Hermawan, serta Sekretaris Jenderal D-8 Isiaka Abdul Qadir Imam.

Sebagai informasi tambahan, Seluruh negara anggota D-8 tersebut juga tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan posisi negara-negara berkembang dalam ekonomi dunia, mendiversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, serta menyediakan standar hidup yang lebih baik.(RBS)
×
Berita Terbaru Update