Samosir.Internationalmedia.id.-Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Asisten II Hotraja Sitanggang, ST, MM membuka Rakor II Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2024. Rapat koordinasi digelar di Aula Kantor Bupati Samosir, Senin (23/9).
Rapat Koordinasi digelar dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan sinergitas antar OPD dan pemangku kepentingan, serta menggambarkan keselarasan dan koordinasi antar semua pelaku dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Samosir.
Rapat diikuti oleh pimpinan OPD dan Camat di lingkungan Pemkab Samosir, BUMN/BUMD, serta menghadirkan narasumber melalui virtual, yakni Wahyu Suharto dari Direktorat Jenderal Bina Bangda Kemendagri dan Krisnandar dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
Asisten II Hotraja Sitanggang, ST, MM dalam sambutannya menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah telah menegaskan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah konkret penanganan dalam mengurangi beban serta memenuhi hak-hak dasar warga negara. Pemerintah pusat juga menginstruksikan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga nol persen pada tahun 2024.
Di Kabupaten Samosir, kata Hotraja, kemiskinan masih menjadi tantangan. Walau belum signifikan, namun angka kemiskinan di Kabupaten Samosir telah mengalami penurunan yang saat ini berada di angka 11,66% .
Oleh karena itu, dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Samosir, perlu melakukan penajaman dan implementasi langkah- langkah strategis dan inovatif, dengan mengacu pada tiga strategi utama yang meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat; peningkatan pendapatan masyarakat; dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Strategi ini harus dilakukan melalui sinergitas dan kerjasama seluruh pihak terutama sinergitas lintas OPD untuk bersama-sama memberikan perhatian serius.
"Program penanggulangan kemiskinan pada masing-masing OPD harus diarahkan pada target tepat sasaran, yang terkoordinasi dan terencana secara terpadu dan diimplementasikan dengan baik", jelas Hotraja.
Salah satu hal yang paling penting menurutnya, adalah ketepatan data pensasaran kemiskinan by name by address yang terverifikasi dan tervalidasi.
"Langkah ini akan memastikan perencanaan konvergensi program penanggulangan kemiskinan berbasis data yang akurat", kata Hotraja.
Hotraja berharap seluruh peserta rapat agar betul-betul menyeriusi untuk berdiskusi dan berbagi ilmu dengan para narasumber dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Samosir.(*)
