 |
| Foto:Illustrasi |
Bandung.Internationalmedia.id.-Tim Verifikasi Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 Jabar dituntut bekerja penuh integritas dan diharapkan mampu mendeteksi nilai semester yang di input siswa yang mengikuti PPDB 2024 tahap II di Jabar yang digelar pada 24-28 Juni. 2024.
Hal ini penting dilakukan oleh tim verifikasi mengingat cukup besar peluang siswa untuk berbuat curang. Misalnya, peluang mark up nilai pada Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Demikian ditegaskan Ketua Bidang Konseptor dan Analisa Dewan Pimpinan Pusat LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB), Riswan Pasaribu dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan, Jumat(28/6/2024).
Ia berharap kejadian seperti di Sumbar yang kedapatan mendongkrak nilai pada Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sumbar 2022 tahun lalu tidak terjadi di Jabar saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.
Ia juga mengingatkan, kejadian pendongkrakkan nilai tidak hanya berdampak pada dunia pendidikan, namun juga berdampak down pada psikologis anak-anak korban kecurangan.
“Kabar kejadian PPDB siswa lulusan SMPN 1 Padang yang ketahuan menggelembungkan nilai saat mendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Sekolah Kejuruan SMK 2022 lalu yang akhirnya dibatalkan, tidak boleh terulang dan tidak boleh terjadi di Jawa Barat,” tandasnya.
Selain itu Kata Riswan, kabar buruk terbaru hingga mencoreng kualitas pendidikan sebagaimana dinas pendidikan telah menganulir dan mendiskualifikasi ratusan siswa calon peserta didik (CPD) dalam PPDB tahun ini sangat memalukan.
“Kejadian seperti ini tentu saja sangat memalukan dan mencoreng dunia pendidikan, dimana pendidikan bertujuan untuk membangun kecerdasan siswa namun malah curang dengan memanipulasi data hanya untuk bertujuan lolos PPDB,” ujarnya.
Menurut dia, jika memang ingin menjadikan sekolah sebagai sekolah unggul, baik guru maupun pendidik di sekolah dan semua pemangku jabatan perlu melakukan pembinaan sebanyak mungkin guna meningkatkan nilai siswanya.
“Diperlukan sikap jujur dari orang tua dan operator baik sekolah asal maupun tujuan. Perlu adanya kebijakan yang tegas terkait PPDB karena kondisi kejadian kemarin yang kedapatan memanipulasi data hingga CPD harus didiskualifikasi,” ujarnya.
”Kami minta kepada Pemprov Jabar agar tidak hanya fokus pada kisruh domisili dengan tujuan menekan migrasi keluarga ke wilayah sekolah tujuan, tapi juga melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi adanya dongrak nilai semester dengan tujuan agar diterima di sekolah tujuan,” tutupnya.(rel)
