 |
Jakarta.Internationalmedia.id.-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) hakim merupakan kunci dalam sistem peradilan.
Kualitas SDM hakim tersebut meliputi integritas,
profesionalisme, dan kepekaan terhadap rasa keadilan masyarakat dan
perkembangan zaman.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi pada
Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Tahun
2023, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (20/02/2024).
“Kualitas SDM hakim adalah kunci, integritasnya,
profesionalismenya, kepekaannya terhadap rasa keadilan masyarakat, kepekaannya
terhadap perkembangan zaman, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Presiden mengapresiasi inovasi yang
dilakukan oleh MA sebagai bagian dari upaya untuk mendorong percepatan
transformasi hukum di tanah air, salah satunya melalui sistem pendukung
keputusan.
“Inovasi harus menjadi bagian dari reformasi, bukan
hanya dengan mengadopsi teknologi baru tetapi juga perspektif dan sensitivitas
dalam menyelesaikan perkara hukum, misalnya penerapan sistem restorative
justice sebagai terobosan penyelesaian perkara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara juga menyambut baik
reformasi internal yang dilakukan MA untuk menegakkan prinsipnya dalam
meningkatkan kinerja pengadilan secara berkelanjutan. Presiden pun mengingatkan
bahwa masyarakat makin kritis dalam proses peradilan.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah
Agung yang terus bekerja keras membenahi diri, terus melakukan reformasi
menjadi bagian penting bagi penguatan rule of law dan good governance. Harapan
masyarakat pada lembaga pengadilan semakin tinggi.
Masyarakat menuntut jaminan keadilan, masyarakat
semakin kritis terhadap proses peradilan dan semakin terbuka menyampaikan
penilaiannya,” ujarnya.
Presiden turut mengapresiasi perkembangan MA yang
telah memutus hingga 99,47 persen perkara pada tahun 2023. Namun, Presiden
mengingatkan bahwa MA juga perlu mengutamakan kualitas putusan, bukan hanya
dari sisi kuantitas.
“Yang paling utama adalah kualitas putusan, bahwa
putusan pengadilan harus memberikan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum
dan mendukung pembangunan bangsa dan negara menuju Indonesia Maju,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut,
antara lain, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo, Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Isma Yatun, dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai.
Hadir juga sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju,
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,
Jaksa Agung St. Burhanuddin, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (lys)
