 | |
| Pemerintah Kabupaten Bandung Barat(KBB) |
Hal tersebut sebagai upaya untuk tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Kepala BKAD Kabupaten Bandung Barat, Heru BP menjelaskan, hingga saat ini penyelesaian persoalan aset yang sebelumnya menjadi temuan BPK terus berprogress. Hal tersebut dibuktikan dengan terus melakukan sertifikasi terhadap aset yang dimiliki oleh Pemkab Bandung Barat.
“Salah satunya adalah penyelesaian aset. Aset-aset tersebut memang ada temuan tahun sebelumnya dan kita sampai saat ini terus berproggress dalam rangka penyelesaian temuan-temuan perihal aset,” katanya saat dihubungi, Selasa (21/2/2023).
Ia menambahkan, pada anggaran tahun 2022 lalu setidaknya 260 lebih tanah milik Pemkab Bandung Barat yang sudah disertifikatkan dan rencananya jumlah aset yang akan disertifikatkan targetnya bakal terus ditambah setiap tahun.
“Terhadap aset-aset yang bersertifikat dalam tahun anggran 2022 ini yang kemaren dilaksanakan kita sudah mensertifikatkan tanah pemerintah daerah kurang lebih 260 an sertifikat lebih dan tahun ini pun terus dikembangkan terus berproses dan mudah-mudahan tahun ini bisa sampai ke 300 sertifikat,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, upaya penyelesaian persoalan terkait aset Pemkab Bandung Barat yang menjadi temuan BPK hingga saat ini terus berproses dan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
“InshaAllah kita juga ingin berprogress agar tanah-tanah milik pemerintah semuanya mempunyai dasar hukum yang kuat untuk sertifikat tahun yang jelas. Terdapat temuan-temuan BPK sebelumnya sudah berprogggress untuk selalu menyelesaikannya baik tanah maupun aset-aset yang bergerak,” katanya.
Heru menegaskan, pihaknya menargetkan dalam lima tahun ke depan seluruh aset yang dimiliki Pemkab Bandung Barat terutama limpahan dari Kabupaten Bandung bakal segera disertifikasi untuk memastikan aset yang dimiliki Pemkab Bandung Barat aman.
“Semuanya sertifikat yang berasal dari induk kita coba untuk urus sertifikatnya. Kita targetkan dalam mungkin dalam lima tahun kedepan sertiikat-sertifikat tanah ini bisa segera terwujud,” katanya.
Selain itu, Bupati Bandung Barat menyampaikan, "Kepada Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan seluruh stakeholder, mari kita sama-sama berkomitmen dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Mohon dukungan dari masyarakat Bandung Barat".(mar)
