 |
| Budiman Sudjatmiko di antara Jokowi dan Megawati Soekarno Putri |
Bandung.Internationalmedia.id.-Ketua umum Komunitas Kebangsaan Nusantara Bangkit, Ir. Ivan PP menilai figur Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko sudah pantas masuk Kabinet Presiden Joko Widodo bila terjadi Reshuffle Kabinet dalam waktu dekat ini.
"Dinilai dari berbagai hal, antara lain dari pengalaman, kapabilitas, karya, kinerja, kecintaannya akan Pemberdayaan Desa dan hubungan yang terjalin selama ini dengan Presiden Jokowi maupun Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri sudah waktunya Budiman menjadi salah seorang Menteri di Kabinet Jokowi- Ma'ruf Amin", kata Ir. Ivan PP.
Baru- baru ini Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa( 17/1/2021).
Budiman menjelaskan kedatangannya ke Istana untuk memenuhi undangan Presiden terkait soal masa jabatan Kepala Desa.
Budiman Sudjatmiko adalah salah seorang yang giat kala itu menggagas dan menggolkan UU Desa Nomor 6 tahun 2014.
"Tadi Bapak( Presiden) itu banyak bertanya soal keadaan. Kebetulan hari ini tuh ada belasan ribu kepala desa berdemonstrasi meminta revisi UU Desa. Beliau bertanya apa yang saya ketahui", tukas Budiman usai pertemuan.
Ada aspirasi dari para Kepala Desa untuk minta perubahan periodesasi masa jabatan Kepala Desa terpilih dari 6 tahun (3x) menjadi 9 tahun (2x). Presiden menyetujui gagasan ini dan alasan-alasannya.
Apakah Sekedar Bicara UU Desa ?
Santer dikalangan awak media, bahwa undangan Presiden Jokowi ke Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko bukan hanya sekedar membahas tentang aspirasi 15.000 Kepala Desa yang berdemo saat itu dan soal Revisi UU Desa No 6 Tahu 2014 , tapi juga soal Reshuffle( kocok ulang) Kabinet.
Undangan ke Istana disampaikan langsung lisan Presiden Jokowi kepada Budiman ketika bertemu di acara HUT ke-50 PDI Perjuangan 10 Januari yang lalu, kemudian setelah itu ditindaklanjuti oleh Menseneg Pratikno.
Menurut Budiman, sekilas percakapan dengan Presiden Jokowi pada waktu itu,
"Lho, kemana aja?", tanya Jokowi kepada Budiman. "Ya ada Pak," jawab Budiman.
"Ya sudah nanti ketemu saya, ya," pinta Jokowi.
Misteri Rabu Pon, Antara Kelahiran Jokowi & Reshuffle Kabinet.
Sebagai catatan, hari Rabu memiliki arti tersendiri bagi Presiden Jokowi. Biasanya, Kepala Negara kerap mencari hari baik saat menyampaikan pengumuman penting di kabinet dan hampir selalu bertepatan pada hari Rabu.
Pengajar Sastra Jawa Universitas Indonesia, Prapto Yuwono mengatakan, pemilihan hari Rabu Pon untuk reshuffle kabinet kemungkinan berkaitan dengan hari lahir Jokowi. Seperti diketahui, Jokowi lahir pada Rabu Pon 21 Juni 1961.
Akankah terjadi reshuffle kabinet pada hari Rabu Pon 1 Februari 2023 yad?. Akankah Budiman Sudjamitko masuk dalam Kabinet Jokowi?. Kita lihat saja nanti. Semoga, tambah Ivan.
Siapa Budiman Sudjatmiko ?
Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko sudah tidak asing lagi bagi Presiden Jokowi karena pada tahun 2005 Budiman mendapat penugasan dari DPP PDI Perjuangan untuk membantu pemenangan Jokowi kala itu dalam pertarungan pemilihan Walikota Solo.
Kalau dengan Ketua Umum PDI Perjuangan lebih lama lagi yaitu sejak 1996. Kala itu Budiman Sudjatmiko dkk kerap mengadakan mimbar bebas di Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58 dalam memperjuangkan demokrasi kala itu di era Orde Baru.
Seperti kita ketahui akhirnya di tempat ini terjadi Peristiwa Berdarah 27 Juli 1996, Peristiwa Kudatuli atau Peristiwa Sabtu Kelabu ketika massa pendukung PDI Soerjadi versi kongres Medan mengambil alih kantor PDI versi Megawati secara paksa .Yang kemudian berujung Budiman dkk ditangkap karena dituduh dalang kerusuhan.
Budiman dihukum 13 Tahun. Namun ketika Abdurahman Wahid jadi Presiden Budiman mendapat rehabilitasi dan dibebaskan, dan hanya menjalani 3,5 tahun saja.
Budiman Sudjatmiko, lahir 10 Maret 1970, saat ini berusia 53 tahun di Majenang Cilacap Jawa Tengah dengan istri Kesi Yovana (2005) dan memiliki seorang putri bernama Puti Jasmina Kharisma Sudjatmiko.
Pernah kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Sekeluar dari Penjara dimasa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, lalu Budiman melanjutkan studi ke Inggris di bidang politik di Universitas London kemudian lanjut Master Hubungan Internasional di Universitas Cambridge.
Karier sebagai aktivis dan politisi, aantara lain:
- Pendiri dan Ketua Umum PRD (Partai Rakyat Demokratik,1996).
- Bergabung ke PDI Perjuangan pada akhir 2004 dan membentuk REPDEM (Relawan Perjuangan Demokrasi) sebuah organisasi sayap Partai.
- Tahun 2009 - 2019 menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dan duduk di Komisi II.
Pembina Utama di DPN Parade Nusantara, yaitu organisasi yang menghimpun para kepala desa dan seluruh perangkat desa di seluruh Indonesia.
Pada tingkat Internasional, Budiman terlibat aktif sebagai pengurus Steering Commitee dari Social Democracy Network in Asia (Jaringan Sosial Demokrasi Asia).
Karya-karya Budiman Antara lain adalah UU Desa No. 6 tahun 2014, waktu itu berperan sebagai Wakil Ketua Pansus RUU Desa.
Kemudian, pada tanggal 11 September 2018, INOVATOR 4.0 Indonesia dideklarasikan dengan Budiman Sudjatmiko sebagai ketua umumnya. Komunitas ini berisikan akademisi, ahli rekayasa, peneliti, programer, seniman, dokter dan lainnya yang berhubungan dengan komputasi kuantum.
Kemudian, rekayasa genetik, pertanian presisi, kecerdasan buatan, drone, otomatisasi, sumber energi terbarukan, pendidikan, manajemen talenta dan sosial budaya untuk memicu lompatan Indonesia menuju Revolusi Industri 4.0.
Bila sampai saat ini Budiman Sudjatmiko sangat passion tentang Desa, Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Rakyat Kecil, ada historinya, karena pada masa kecilnya Budiman mengalami peristiwa tragis, yaitu pengasuhnya bunuh diri karena jeratan utang.
Inilah yang membuat Budiman sampai saat ini sangat concern terhadap Wong Cilik.
Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup sangat berkaitan erat kaitannya dengan Desa, Menteri Kominfo berkaitan dengan teknologi, apalagi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Semuanya itu posisi yang pas buat Budiman Sudjatmiko. Tinggal bagaimana pilihan dan keputusan Presiden Jokowi saja, pungkas Ir. Ivan PP yang juga Alumni ITB Bandung ini.(Ter)
