 | |
| Presiden Jokowi didampingi Menkeu Sri Mulyani menyerahkan DIPA Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2023 kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim, Kamis (01/12/2022), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Rahmat) |
Jakarta.Internationalmedia.id.-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2023 di kementerian yang dipimpinnya sebesar Rp 80,22 triliun.
Hal tersebut diungkapkan Nadiem dalam keterangan pers usai menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2023 dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (01/12/2022).
“Total anggaran Kemendikbudristek di 2023 sekitar Rp 80,22 triliun dan komponen terbesar dari sini adalah pendanaan wajib sebesar Rp 38,17 triliun. Ini adalah berbagai macam tunjangan dan bantuan kita untuk memastikan akses pendidikan seperti PIP [Program Indonesia Pintar], KIP [Kartu Indonesia Pintar], tunjangan guru, tunjangan dosen, dan lain-lain,” ujarnya.
Nadiem mengungkapkan, untuk program-program prioritas Kemendikbudristek yaitu program Merdeka Belajar, dialokasikan anggaran sebesar Rp 4,57 triliun.
Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk berbagai macam pengembangan seperti Kurikulum Merdeka, lanjutan dan pelaksanaan asesmen nasional, program Guru Penggerak, pendampingan kepada sekolah-sekolah penggerak di berbagai macam daerah dan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), hingga program peningkatan literasi.
“Dalam rangka melaksanakan program digitalisasi pendidikan, platform-platform teknologi gratis untuk guru dan kepala sekolah akan terus kita tingkatkan tahun depan untuk memastikan bahwa semua guru punya kemampuan untuk meningkatkan kapasitas mereka,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan satu dari enam fokus pemerintah dalam APBN 2023.
Alokasi anggaran pada APBN 2023 untuk sektor pendidikan mencapai Rp 612,2 triliun yang terdiri atas pemerintah pusat sebesar Rp237,1 triliun, transfer ke daerah Rp305,6 triliun, dan pembiayaannya Rp 69,5 triliun. (lys)
