 |
| Wagub Jabar saat berbincang dengan warga terdampak pembebasan lahan untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur I di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (8/3/2022) |
Bekasi.Internationalmedia.id.-Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menemui warga terdampak pembebasan lahan untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur I di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (8/3/2022).
Dalam pertemuan tersebut, Uu --sapaan Wagub Jabar-- menampung aspirasi warga, terutama soal ganti-untung. Ia mengatakan, warga mengeluhkan besaran ganti yang berbeda-beda di setiap bloknya.
Menurutnya, hal itu membuat masyarakat tidak cepat-cepat menjual tanahnya untuk proyek SPAM Jatiluhur I.
"Ada perbedaan di titik satu dengan titik yang lain, yang dianggap oleh masyarakat itu tidak adil," kata Uu.
Dikatakan, pada dasarnya, warga tidak menolak pembangunan proyek tersebut. Apalagi, proyek tersebut dibangun untuk kemaslahatan banyak orang. Namun, katanya, masyarakat berharap ganti-untung yang sesuai dan berkeadilan.
"Harus menghargai bahwa masyarakat di sini tidak menolak pembangunan, mereka ikhlas demi fasilitas umum yang dibutuhkan," tuturnya.
Ke depan, Uu mendorong semua pihak yang akan melaksanakan pembangunan untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara intens. Ditambah, perlu diutamakan musyawarah.
Pemerintah sendiri, menurut Uu, pada dasarnya berupaya memegang aturan yang ada payung hukumnya sebagai dasar membuat kebijakan. Ia pun berharap keputusan bijaksana sebagai win-win solution segera hadir supaya ada titik temu bagi warga dan pihak-pihak terkait.
Uu juga telah merencanakan pertemuan antara warga dengan pihak Kementerian PUPR hingga BPN. "Saya akan menjadwalkan ulang untuk membangun komunikasi antara masyarakat, Pemkot Bekasi, PUPR, termasuk kami di Gedung Sate," ucapnya.
Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Asda II) Bekasi, Sudarsono, menyebut Pemkot Bekasi telah memfasilitasi masyarakat dengan Kementerian PUPR dan BPN untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan ini.
"Harapan dari kami akan segera ada kebijakan sebagai solusi terbaik," katanya.(Ter)
