 |
| Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat menerima penghargaan capaian investasi di Gedung Suhartoyo Kementerian Investasi/BKPM Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (16/2/2022) |
Bandung.Internationalmedia.id.-Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum melaporkan angka keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate di Jabar 25,91 persen, dengan wilayah sebaran COVID-19 tertinggi di kawasan Bogor – Depok –Bekasi, dan Bandung Raya.
Uu – sapaan akrab Wagub – juga mengatakan, Pemda Provinsi Jabar sudah mempersiapkan seluruh keperluan sarana prasarana jika terjadi lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.
Hal ini karena sebanyak 17 kabupaten/ kota di Jabar kembali ke level 3 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan 9 kabupaten/ kota di level 2. Kabupaten Pangandaran menjadi satu-satunya wilayah yang berada di level 1.
"Update hari ini, jika mengacu pada kapasitas maksimal rumah sakit (19.695 Tempat Tidur),
BOR di Jabar 25,91 persen (persentase ini masih di bawah standar WHO 60 persen)," ujar Uu usai Rapat Komite Penanganan COVID-19, di Gedung Sate Kota Bandung, Rabu (16/2/2022).
"Kami sudah mempersiapkan 23 tempat isolasi terpadu atau isoter, sehingga apabila ada kenaikan kasus tidak akan panik seperti sebelumnya," katanya.
Uu tetap mengimbau agar masyarakat tidak lalai dalam memperketat protokol kesehatan. Menurutnya, peningkatan kasus terkonfirmasi yang terjadi selama satu pekan ini salah satunya akibat kelalaian masyarakat.
Untuk itu, Uu meminta Pimpinan Daerah kabupaten/kota dan Satgas COVID-19 dapat menggebyarkan kembali sosialisasi prokes dan vaksinasi, di samping memperbanyak pengetesan baik dengan antigen, maupun PCR.
"Alasan meningkatnya kembali kasus COVID-19 karena adanya kelalaian masyarakat, mungkin juga dari Satgas dan Pemerintah Daerah. Mungkin masyarakat sudah mulai bosan dengan keadaan saat ini, tetapi Pemda Prov, pemkot, pemkab, dan satgas tidak akan bosan menangani kasus COVID-19," paparnya.
Terkait vaksinasi, Uu menyebutkan di Jabar masih ada ketidaksesuaian data antara Pemprov dan pemda kabupaten/kota.
"Seperti Kabupaten Cianjur, data di kami baru sekitar 50 persen, ternyata sudah di atas 80 persen," sebut Uu.
"Oleh karena itu, tugas kami dari Pemda Prov, pemkot dan pemkab untuk mencocokkan data, sehingga dapat diperoleh data yang akurat," imbuhnya.(Ter)
