 |
| Rapat Paripurna DPRD Jabar di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (28/1/2022). (Foto: Rizal FS/Biro Adpim Jabar) |
Dengan begitu, kerja sama tersebut segera terwujud.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyambut persetujuan tersebut dengan gembira. Menurutnya, persetujuan itu sangat penting untuk program pembangunan infrastruktur daerah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Hal itu juga sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 tahun 2015. Dalam baleid tersebut, pemerintah pusat mendorong agar mencari pembiayaan infrastruktur alternatif, termasuk KPBU.
"Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghaturkan terima kasih atas kerja yang dilakukan oleh pimpinan DPRD, khususnya Komisi 1 terkait akselerasi pembangunan Jawa Barat," kata Ridwan Kamil.
Menurut Ridwan Kamil, pembiayaan infrastruktur di Jawa Barat tidak akan cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, APBD hanya mampu membiayai 20 persen. Maka, harus mencari pendanaan alternatif.
"Kita menyadari, tidaklah mungkin membangun Jawa Barat hanya mengandalkan APBD. APBD hanya sanggup 20 persen," kata pria yang kerap disapa Kang Emil.
Oleh karena itu, Pemda Provinsi Jabar menyampaikan dokumen rencana kerja sama kepada DPRD. Permohonan itu langsung dilakukan untuk menindaklanjuti pernyataan kehendak (LoI) antara Pemda Provinsi Jabar dan Infrastructure Asia Singapura.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2020, kerja sama pemerintah daerah dengan lembaga di luar negeri harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.
Setelah disetujui, maka rencana kerja sama tersebut akan dibahas lebih dalam dengan Pemerintah Pusat melalui Rapat antar-Kementerian/Lembaga (K/L). Pembahasan ini akan menjadi dasar penandatanganan Memorandum saling pengertian oleh Kepala Daerah dan Kepala Lembaga.
"Sebagai bentuk keseruisan dan kesungguhan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan surat pemberitahuan dan rencana kerja sama kepada DPRD sambil secara multitasking kita bahas poin-poinnya," kata Ridwan Kamil.
Melalui kerja sama tersebut, Singapura dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Secara khusus dalam ruang lingkup capacity building, market sounding, dan project structuring yang berfokus pada sektor air minum, transportasi, persampahan, efisiensi energi, dan konektivitas digital.
Terkait proyek-proyek KPBU yang akan didukung dalam kerja sama antara Pemda Provinsi Jabar dan Infrastructure Asia Singapura itu meliputi proyek SPAM Jatigede dan SPAM Sinumbra, Bandung Metropolitan Urban Railway dan BRT Bandung Raya, TPPAS Ciayumajakuning Cirebon Raya, Rooftop Solar Project in Schools, Penerangan Jalan Umum, dan proyek yang terkait dengan konektivitas serat optik.
"Rencananya, dengan Singapura ini kita satu proyek penyediaan air minum dan bersih Sinumbra dan Jatigede, Bandung Metropolitan Urban Railway, Pengolahan Pemrosesan Akhir Ciayumajakuning, kemudian Green Economy dalam bentuk panel surya di jalan umum," jelas Ridwan Kamil.
Dalam menjalankan fungsi capacity building, Infrastructure Asia Singapura memiliki program pelatihan sertifikasi internasional untuk pelatihan proyek KPBU yang relevan dan dibutuhkan oleh stakeholders Jawa Barat.
Seiring dengan meningkatnya kualitas SDM yang tersertifikasi internasional tersebut, diharapkan daya tarik proyek infrastruktur di Jawa Barat akan turut meningkat di mata para investor mancanegara.
"Kami juga meminta ada program pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)," ucap Ridwan Kamil.(Ter)
