 |
| Dr. Hassan N. Wirajuda, selaku pendiri BDF dan mantan Menteri Luar Negeri RI |
Denpasar,Bali.Internationalmedia.id.-Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Dewan Pers Indonesia dan Institute for Peace and Democracy (IPD) menyelenggarakan Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) ke-4, 17-18 November 2021, dengan tema “Changing Landscape Due to the COVID-19: Facing the Challenges in Eradicating Poverty, Inequality, and Exclusion".
Tema ini sejalan dengan upaya Indonesia dalam pemulihan kondisi dan perekonomian dalam negeri akibat pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan peningkatan angka kemiskinan, namun di sisi lain tetap berupaya agar nilai-nilai dan proses demokrasi tetap berjalan.
BCSMF 2021 dibuka oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Teuku Faizasyah, yang menekankan pentingnya perspektif masyarakat madani dan media untuk mengawal proses-proses demokrasi dalam mengatasi berbagai tantangan dan pemulihan kondisi pasca pandemi Covid-19.
Pada acara pembukaan Prof. Dr. Muhammad Nuh selaku Ketua Dewan Pers Indonesia dan mantan Menteri Pendidikan Nasional RI, menyampaikan peran penting demokrasi dalam peningkatan kualitas penanganan dampak pandemi Covid-19 di beberapa negara demokratis besar di dunia sehingga menjadi panutan bagi negara-negara lainnya.
Dalam sambutan kunci Dr. Hassan N. Wirajuda, selaku pendiri BDF dan mantan Menteri Luar Negeri RI, menyampaikan pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan besar dalam penyelenggaraan demokrasi di beberapa negara sehingga perlu sinergi seluruh pihak untuk menjamin agar prinsip-prinsip demokrasi dapat tercermin dalam berbagai kebijakan penanggulangan dampak pandemi Covid-19.
BCSMF ke-4 diikuti oleh narasumber dari insan media dan masyarakat madani dari berbagai kawasan Eropa, serta Asia dan Pasifik. BCSMF 2021 dihadiri oleh 340 peserta yang terdiri dari pakar, akademisi, pelaku media, dan aktivis organisasi masyarakat sipil baik nasional maupun internasional.
Peserta berasal dari beberapa negara, seperti Indonesia, Filipina, Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Korea Selatan, dan Thailand.
Pada pertemuan ini dibahas topik-topik identifikasi tantangan dan solusi dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam mengakses layanan kesehatan, layanan sosial, dan pendidikan.
Topik lain yang dibahas mengenai demokratisasi kesehatan global untuk menjamin kesetaraan akses vaksin bagi masyarakat global.
Topik terkait keberlangsungan peran media dalam mengawal proses demokrasi juga dibahas dalam forum ini, terutama mengenai peran media untuk mendorong terakomodirnya aspirasi rakyat dalam penyusunan kebijakan, transparansi informasi publik, dan pengawasan implementasi kebijakan.
Selain itu, langkah-langkah strategis ke depan pasca pandemi Covid-19, seperti bentuk transformasi yang tepat bagi seluruh pihak terkait dalam pemulihan pembangunan pasca pandemi Covid-19, serta bagaimana kelompok masyarakat madani dan media dapat beradaptasi dengan kondisi saat ini sehingga dapat berperan secara maksimal.
Sejak dibentuk pada tahun 2008, BDF telah menjadi forum penting di kawasan Asia dan Pasifik untuk memajukan nilai-nilai demokrasi, pengembangan dan intensifikasi dialog antar negara, serta meningkatkan rasa saling percaya dan menghargai di antara bangsa-bangsa di kawasan Asia-Pasifik dan kawasan dunia lainnya.
Di samping itu, landasan BDF semakin diperkokoh dengan Road to BDF yang melibatkan pilar masyarakat madani dan media (Bali Civil Society and Media Forum), pilar komunitas bisnis (Economic and Business Panel), dan pilar pemuda dan mahasiswa (Bali Democracy Student Conference).(marpa)
