 | ||
| Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Tahun 2021 dan rencanan APBD tahun 2022 di UPTD Pengujian dan Penerapan Mitu Produk Perikanan, Kota Cirebon, Kamis (21/10/2021). Foto : Rudi / Humas DPRD Jabar |
Cirebon.Internationalmedia.id.- Balai Pengujian Mutu Produk perlu support lebih untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait hasil produk UMKM bebasis perikanan.
Hal tersebut di ungkapkan oleh Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan usai lakukan evaluasi program dan kegiatan APBD TA 2021 dan Rencana APBD TA 2022 di Satuan Pelayanan Pengujian dan penerapan Mutu Produk perikanan, Kota Cirebon, Kamis, (21/10/2021).
Faizal menjelaskan banyaknya kepentingan untuk UMKM yang ingin produknya dapat dinikmati oleh banyak orang dan melakukan kegiatan usaha mereka secara terbuka
“Ini merupakan balai pengujian untuk UMKM artinya betapa banyak sekali kepentingan antar UMKM yang ingin produk mereka yang berbasis perikanan perlu mendapatkan support, karena dengan adanya sertifikasi SNI ini bisa membuat para pelaku UMKM dapat melakukan kegiatan secara terbuka, dan bisa dinikmati oleh banyak orang,” ucap Faizal.
Lebih lanjut Komisi II juga mendapat masukan aspirasi terkait dengan terhambatnya kegiatan pelayanan terhadap masyarakat yang ada di satuan pelayanan pengujian terkait sarana dan prasarana alat uji.
“Kita akan terus dorong nanti untuk hasil rapat yang tadi kita sudah lakukan, dan akan disampaikan di nota Komisi” pungkas Faizal.(Ter)
