 |
| Rapat Kerja Komisi I DPRD Jabar bersama mitra kerja membahas tentang RKUA-PPAS Tahun 2022 di ruang rapat Komisi I DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Rabu (18/8/2021) |
Bandung.Internationalmedia.id.-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui Komisi I menggelar rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama dengan mitra kerja.
Pimpinan Rapat Komisi I DPRD Provinsi Jawa, Sidkon Djampi menilai, banyak refocusing anggaran yang membahas mengenai penanganan pandemi Covid 19.
Hal itu sangat
penting mengingat masyarakat sudah banyak terbebani dengan adanya pandemi
tersebut secara ekonomi.
"Banyak
yang harus diperhatikan dan dipripritaskan selama penanganan pandemi ini,"
singkat Sidkon di ruang rapat Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan
Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Rabu, (18/8/21).
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya, Yosa Oktora Santono menyoroti Dinas Komunikasi Dan Informatika (Dsikominfo) Provinsi Jawa Barat soal progres untuk wifi publik gratis agar lebih banyak lagi.
Kemudian untuk command center, kalau
memang krusial tentu dewan harus
mendorong untuk dibahas lebih lanjuy di Badan Anggaran (banggar).
"Intinya,
kita harus meningkatkan jaringan
internet di Jabar," sebut Yosa.
Persoalan
lain, lanjut Yosa, dari Disdukcapil, lebih besar gaji pegawai daripada
programnya. Ini perlu dibahas lebih mendalam.
"Meskipun,
secara keseluruhan usulan anggaran tidak masalah. Tetapi harus memiliki program
prioritas," katanya.
Sedangkan,
Ruhiyat Nugraha fokus pada persoalan masalah kerasipan yang dinilainya masih
sangat lemah. Misalnya, arsip-arsip masih ada yang disimpan begitu saja sembarangan.
10 tahun pertama masih tanggung jawab kepala OPD, 10 tahun berikutnya menjadi
tanggung jawab kepala kearsipan.
"Termasuk
tanah pun banyak yang berceceran karena kearsipannya lemah. Secara keseluruhan
saya titip agar program ditengah pandemi ini memprioritaskan kepada kegiatan
sosial akibat dari dampak pandemi.
Ngeri sekali
dampak pandemi ini, pedagang kecil, umkm dan sebagainya.
Kebijakan fiskal juga sangat penting, harus diperhatikan. Daya beli masyarakat harus ditingkatkan agar fiskalnya juga dapat meningkat," kata Ruhiyat.
Rafael
Situmorang menyoroti banyaknya warga Jawa Barat yang meninggal saat Isolasi
Mandiri (Isoman). Hal itu dikarenakan minimnya pendataan secara akurat. Selain
itu, tidak adanya tindaklanjut setelah pemdataan warga yang Isoman.
"Harus ada follow up dengan Dinkes dan lembaga lainnya. Karena tidak ada datanya yang difollowup, hanya sebatas data saja. Harus serius dalam penganggaran, kita ini anggarannya dari pajak. Ada sisi terkoreksi oleh covid19 masalah ekonomi misalnya," tandas Rafael.(Ter)
