Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe
Cimahi.Internationalmedia.id.-Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui Komisi V menggelar rapat kerja
pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama dengan mitra kerja.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul
Harris Bobihoe memberikan catatan khusus untuk para mitra kerjanya yang dimana
untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat agar mengedepankan pengajuan anggaran
untuk mendahulukan untuk penanggulangan Covid 19.
“Untuk dinas kesehatan kita inginkan diantara lain
penganggaran untuk penanggulanan covid ini harus di tingkatkan terutama
vaksinasi harus segera mencapai target di Jawa Barat,” katanya di Kantor Cabang
Dinas Pendidikan VII, Kota Cimahi, Rabu, (18/8/21).
Harris menenkankan bahwa penanggulangan Covid 19 ini
dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.
“Bagaimana kita membangun ekonomi yang bagus adalah
menjalani dengan kehidupan normal maka dari itu akan kita coba kejar terus
target vaksinasi di Jawa Barat agar kedapan APBD kita baik dan /Pendapatan Asli
Daerah (PAD) kita meningkat," lanjutnya.
Harris juga menyoroti masih banyaknya pengangguran
di Jawa Barat hal itu diakibtakan oleh dampak dari pandemi covid yang masih melanda
di Jawa Barat.
Dirinya juga mendorong agar Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi untuk melakukan inovasi dan kolaborasi dengan perusahaan agar
memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang terdampak supaya dapat
menurunkan tingkat pengangguran di Jawa Barat.
“Dari Dinas Kertrans kami menyoroti masih banyak nya
pengangguran di jawa barat, memang dampak covid terhadap meningkatnya
penggaguran di jawa barat ini sangat signifikan, tapi kami berharap kepada
Dinas Kertrans agar memiliki inovasi untuk bekerja sama dengan beberapa
perusahaan untuk melakukan beberapa pelatihan, jangan sampai para pekerja itu
nantinya berasal dari daerah lain, optimalkan dulu sdm di jawa barat,"
ucap Harris.
Terkahir, Harris juga menyoroti kinerja dari Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat agar berkolaborasi dengan
beberapa dinas untuk berupaya dalam melakukan pencegahan bencana, mengingat
Jawa Barat adalah provinsi yang letak geografis nya rawan bencana.
“Untuk BPDB, mengingat jawa barat adalah provinsi
yang rawan akan bencana kita menekankan agar BPBD agar berkolaborasi dengan
beberapa dinas untuk berupaya dalam melakukan pencegahan, jangan sampai bencana
sudah terjadi baru bergerak, makanya kami minta dalam penganggaran itu jangan
hanya mengandalkan Belanja Tak Terduga (BTT) tapi harus memperlihatkan pada
masyarakat secara real," pungkasnya.(mar)
