Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto
Bandung.Internationalmedia.id.-
Hadirnya sejumlah fitur dalam program aplikasi Pusat Koordinasi dan Informasi
Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) yang bertujuan untuk menyajikan data, dan
informasi terkait penyebaran dan pencegahan covid-19 dinilai belum
sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat khususnya di daerah pedesaan.
Berbeda
dengan masyarakat di perkotaan, terbatasnya akses informasi dan sarana
pendukung menjadi salah satu penyebab, program Pikobar tidak dapat dijangkau
oleh masyarakat di pedesaan.
Oleh karena
permasalahan mengenai pemerataan sosialisasi program Pikobar harus menjadi
perhatian serius Pemprov Jabar.
Hal tersebut
diungkapkan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto saat
dihubungi pada Rabu (22/7/2021).
Selain itu
permasalahan mengenai akurasi data pada aplikasi tersebut harus menjadi
perhatian, dari jumlah angka sebaran kasus aktif, pasien sembuh, pasien
meninggal, dan data lainnya.
"Pemprov
harus berpikir ulang mengenai program Pikobar, evaluasi mengenai ketepatan
update penyebaran angka pasien, berapa angka sebenarnya"ucap Bambang.
"Evaluasi
besar harus dilakukan seperi pada angka kematian harus dievaluasi akurasinya,
pasien terpapar, dan sembuh. Beberapa waktu kebelakang, angka kematian ini naik
hampir tiap hari ada yang meninggal di tiap desa"imbuhnya.
Lebih lanjut
pihaknya pun menyoroti terkait, kapasitas rumah sakit dalam menampung pasien
baik yang terpapar covid-19 maupun pasien non-covid. Bambang menekankan, bahwa
penanganan pasien jangan hanya terfokus pada penganan pasien terpapar covid-19,
pasien non covid pun harus mendapatkan penanganganan.
"Kesiapan
rumah sakit dalam menampung pasien baik untuk pasien covid dan non covid,
penanganan pasien non covid-19 pun jangan dibiarkan"pungkasnya.(Ter)
