Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat gelar rapat kerja bersama Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah bertempat di Gedung DPRD Jabar. Senin, (14/06/21
Bandung.Internationalmedia.id.-Hadirnya Komite
Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) Jawa Barat diharapkan, mampu mendukung secara
penuh pengalokasian anggaran untuk menunjang upaya pemulihan ekonomi yang
terorganisir dan sistematis.
Akan tetapi kurangnya fasilitasi anggaran, menjadi
salah satu permasalahan yang kini menghambat peningkatan ekonomi di Jabar.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD
Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira dalam rapat kerja komisi bersama
Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah, yang bertempat di Gedung DPRD Jabar.
Senin, (14/06/21).
"Dalam hal ini Gubernur tidak boleh
setengah-setengah atau anggarannya dipotong, jadi tidak menunjukan kesungguhan
perihal pemulihan ekonomi di Jabar," katanya.
Yunandar menambahkan, akibat pandemi covid-19 secara
umum masyarakat Jawa Barat terdampak dari dari segi ekonomi. Akibatnya
pendapatan masyarakat menurun dan berimbas pada terhentinya roda dunia usaha.
Nah ini kemudian harus digerakan bagaimana strategi
kebijakan seperti apa yang harus dilakukan dan nanti harus dirumuskan di KPED
serta harus ada program yang jelas yang anggarannya dibiayai oleh pemerintah
provinsi Jawa Barat.Jadi jangan sampai hanya sekedar kebijakan tapi kemudian
eksekusinya terhambat oleh anggaran, ujarnya.(Ter)
