 |
| Kunjungan Kerja Komisi IV dalam rangka monitoring kegiatan tahun anggaran 2021 dan rencana tahun anggaran tahun 2022 di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V , Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Kamis (3/6/2021) |
Tasikmalaya.Innternationalmedia.id.-Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat monitoring kegiatan Tahun anggaran 2021 dan rencana kegiatan tahun anggaran 2022 di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Kamis (3/6/2021).
Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady
mengatakan, kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka untuk memantau
angka kemantapan jalan di setiap UPTD Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
Menurut Daddy, kontribusi dari masing-masing UPTD
akan menggambarkan secara keseluruhan jumlah angka kemantapan jalan di Jawa
Barat.
"Kami ingin tau berapa angka kemantapan jalan
di UPTD ini , karena biar bagaimanapun kontibusi dari masing- masing UPTD akan
menggambarkan secara keseluruhan angka kemantapan jalan di Jawa Barat"ucap
Daddy.
Daddy menyatakan, bahwa angka kemantapan jalan
berada dibawah 80 % , hal tersebut terjadi karena adanya refoccusing anggaran
yang terjadi di tahun 2020 hingga 5 kali dan revisi target - target Indikator
Kinerja Utama atau IKU didalam RPJMD.
"Sebetulnya prediksi saya mendekati kenyataan ,
kalau di 2020 ada refocusing sampai 5 kali kemudian ada revisi target - target
IKU di dalam RPJMD otomatis juga merevisi target - target IKD.
Ini dari awal tingkat kemantapan jalan itu 95 turun
ke 92 sekarang turun lagi ke 88 dan mereka sendiri tidak yakin sampai ke angka
80, artinya apa , ada pekerjaan rumah yang begitu besar untuk meningkatkan
merehabilitasi jalan - jalan yang ada di Jawa Barat " tambah Daddy .
Daddy juga mengatakan , Komisi IV consern pada
target RPJMD untuk mencapai angka yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu angka
88 % angka kemantapan jalan yang konsekuensinya adalah pada dukungan anggaran
untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jalan .
" Komisi IV consern pada target RPJMD untuk
mencapai angka yang telah ditetapkan dalam RPJMD angka 88% kemantapan jalan itu
konsekuensinya adalah pada dukungan anggaran untuk rehabilitasi dan
pemeliharaan jalan , kalau itu tidak terjadi (dukungan anggaran jalannya
maka mimpi saja untuk mencapai angka yang telah di tetapkan dalam
RPJMD"katanya.
"Saya kira itu poinnya , jadi PR untuk kawan -
kawan di Komisi IV yang merupakan anggota Badan Anggaran untuk memperjuangkan
jangan sampai angka kemantapan jalan kita dibawah 80 " kata Daddy mengakhiri.(Adv)
