 |
Ketua
MKD DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menerima Cinderamata berupa lambang/logo
DPRD Jabar dari Ketua DPRD Jabar,Taufik
Hidayat (Foto: Yoggy Darwis/Humas DPRD Jabar) |
Bandung.Internationalmedia.id.-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat menyatakan, DPRD Jawa Barat belum memiliki kode etik secara khusus.
Untuk saat ini tata beracara masih menggunakan tata
tertib DPRD dan sejumlah inovasi. Salah satu inovasi yang telah dilakukan Badan
Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat adalah BK Award.
Hal ini diungkapkan Taufik pada
acara kunjungan kerja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ke Gedung DPRD Jabar,
Senin (5/4/2021). Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam
rangka, pelaksanaan fungsi MKD RI yaitu pencegahan pelanggaran kode etik DPR
RI.
Taufik berharap, melalui kunjungan kerja MKD RI
dapat menjadi ajang pembelajaran, bertukar pikiran untuk mendapatkan serta
menggali informasi terkait penegakan kode etik, dan tata beracara di MKD RI.
DPRD Jabar merasa terhormat, dan berbangga menerima
kunjumgan. Ini pertama kalinya menerima kunjungan dari MKD RI, kata Taufik.
Terkait kunjungan MKD ke DPRD Jabar dalam rangka
pelaksanaan fungsi MKD yaitu pencegahan pelanggaran kode etik DPR RI, tentunya
kami menyambut baik" ucap Taufik.
Taufik memaparkan, dalam upaya menjaga martabat dan
kehormatan DPRD sebagaimana yang dilakukan oleh MKD RI pada DPRD Jabar tugas
tersebut saat ini dilakukan melalui Badan Kehoromatan (BK).
Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat
beranggotakan 10 orang, yang merupakan perwakilan dari 10 partai politik yang
memperoleh kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat.
Taufik memandang, upaya MKD RI dalam melakukan
sosialisasi terkait tugas dan wewenang yang melibatkan sejumlah lembaga
termasuk, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menjadi hal yang sangat
strategis. Sehingga pihaknya pun akan mendukung penuh terkait upaya yang tengah
dilakukan oleh MKD RI.
"Sepenuhnya kami dukung, utamanya bagi kami
yang juga berupaya untuk menjaga marwah DPRD Provinsi Jawa Barat"kata
Taufik.
Selain itu melalui forum tersebut dapat menjadi
forum komunikasi antar lembaga DPR RI, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan Tinggi untuk
saling bersinergi dalam penanganan perkara yang mungkin akan dihadapi oleh
masing-masing institusi.
"Kami DPRD Provinsi Jawa Barat berkomitmen
untuk menjaga intergritas lembaga
perwakilan rakyat di daerah dalam upaya penegakan etika dan hukum. Kedatangan
MKD RI akan menjadi bagian dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan
berwibawa"pungkas Taufik.(Adv)
