Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja
Bandung.Internationalmedia.id.-Ketua Komite
Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat
(Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pedagang di pasar akan menjadi
sasaran prioritas vaksinasi COVID-19 setelah tenaga kesehatan (nakes).
Hal itu dilakukan karena pedagang di pasar kerap
berinteraksi dengan banyak orang sehingga dikhawatirkan akan terjadi terpapar
dan menularkan COVID-19 saat transaksi jual-beli berlangsung.
“Setelah tenaga Kesehatan, kita akan melakukan
vaksinasi kepada para pedagang di pasar. Jadi mereka akan mendapatkan prioritas setelah SDM
Kesehatan,” kata Setiawan, Sabtu (6/2/2021).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar tersebut
melaporkan, Jabar menargetkan 70 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 36,2
juta jiwa menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 pun ditargetkan
selesai dalam waktu enam bulan dengan catatan suplai vaksin dari pemerintah
pusat tidak terhambat.
“Dengan target enam bulan, kita sudah mendidik lebih
kurang 9.000 vaksinator yang akan disebar di 1094 puskesmas yang ada di Jabar,”
tuturnya.
Menurut Setiawan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi
Jabar bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk distribusi dan penyimpanan vaksin
COVID-19. Sebab, pendistribusian dan penyimpanan vaksin membutuhkan penanganan
khusus, seperti rantai dingin.
Saat ini, kata Setiawan, Pemda Provinsi Jabar
berkejaran dengan tengat waktu pelaksanaan vaksinasi dosis pertama. Dalam
catatannya, ada 11.000 orang yang tertunda divaksin karena berbagai alasan
seperti pernah terjangkit COVID-19, komorbid, hamil dan menyusui, tensi darah
yang tinggi, serta sedang sakit.
“Namun kita targetkan, akhir Februari ini bisa
selesai. Kita lakukan vaksinasi massal dengan menyiapkan beberapa tempat. Kita
ingin vaksinasi cepat selesai sehingga masyarakat memiliki kekebalan. Dengan
adanya herd immunity ini, maka perekonomian akan bisa kembali bergerak,”
katanya.
Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan
Transformasi Ekonomi Daerah Jabar Ipong Witono menyatakan, vaksinasi mau tidak
mau harus berhasil karena berkorelasi dengan pemulihan ekonomi. “Tidak ada
pemulihan ekonomi tanpa pemulihan krisis Kesehatan,” ujar Ipong.
Menurut Ipong, krisis kesehatan telah menyebabkan
krisis ekonomi yang akan menyebabkan krisis pangan dan krisis sosial. Oleh
karena itu, pihaknya telah melangkah lebih jauh dengan melakukan gerakan urban
farming untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat.
“Kita terus mendorong upaya-upaya ketahanan pangan
di masyarakat dengan menggalakkan urban farming dan lainnya. Sebab, kebutuhan
pangan masyarakat harus tetap terpenuhi supaya tidak terjadi krisis sosial,”
ucapnya.
Selain itu, Ipong juga mengajak semua masyarakat
untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Menurutnya, titik singgung
pemulihan ekonomi adalah perubahan perilaku masyarakat yang patuh pada protokol
kesehatan.
“Tidak ada pemulihan ekonomi tanpa pemulihan
Kesehatan. Mari terapkan prokes dengan ketat dan patuh. Saya piker ini termasuk
dalam kategori bela negara,” katanya.(Ter)
