Komisi I DPRD Jabar di Lembang
Lembang.Internationalmedia.id.-Komisi I DPRD Provinsi
Jawa Barat menilai mewujudkan daerah pemekaran tidaklah mudah. Harus ada
pengkajian lebih mendalam yang ditinjau dari berbagai sudut pandang.
Bukan hanya menyatakan sudah layak menjadi Calon
Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB) atau belum. Pasalnya, tinjauan para pakar
dan tokoh masyarakat tidak menjadi tolok ukur dalam merencanakan CPDOB.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat,
Bedi Budiman dalam acara yang digagas Aliansi Cinta Lembang (ACL)
di Mesjid Al Kautsar, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu
(6/12/2020).
"Daerah pemekaran tidak boleh menjadi
permasalahan daerah induknya," ujar Bedi.
Dikatakan, Lembang merupakan salah satu pusat kota
di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Sehingga KBB harus banyak mempertimbangkan
untuk melepaskan Lembang. Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB). Perpres
tentang daerah otonom baru. "Kemendagri akan mengkonsultasikan kepada DPR
RI.
Setelah itu dibentuklah tim kerja pengkajian
CDPOB," katanya. Setelah dinyatakan layak, dia menambahkan, pihak terkait
akan menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tiga ahun sebagai plt daerah
persiapan. Pelayanan publik akan mengalami perubahan signifikan. Indikator itu
akan dianalisa apakah gagal atau berhasil.
"Di Jabar, kami berkeyakinan semua pemekaran
semuanya sukses. Hal itu bercermin dari kabupaten kota yang baru menjadi daerah
pemekaran," ucapnya.
Daerah otonom baru, tutur dia, tidak terlebih dahulu
membangun komplek pemerintahan, tetapi membangun infrastruktur jalan, sarana
kesehatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelayanan terhadap
masyarakat.
"Bukan gedung pemerintahannya dulu, tetapi
sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap
masyarakat agara dapat dirasakan langsung," tandas Bedi.(Ter)
