Bandung.Internationalmedia.id.-Pemerintah Daerah
(Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus berinovasi guna mencegah tindak
pidana korupsi melalui pemanfaatan tekonologi informasi dan komunikasi (TIK).
Perbaikan dilakukan menyeluruh namun bertahap, mulai
dari peningkatan kualitas dan integritas aparatur, sistem tata kelola
pemerintahan, infrastruktur, hingga sarana dan prasarana yang semuanya
mendapatkan sentuhan TIK.
“Zaman sekarang nggak mungkin tanpa ICT (TIK) untuk
percepatan pelayanan dan transparansi, akuntabilitas, dan juga untuk audit.
Kalau di perusahaan itu ada yang disebut ERP,
planning, programming, budgeting yang terintegrasi dalam satu sistem dan
itu tidak mungkin tanpa ICT,” ujar Asisten Administrasi Sekretariat Daerah
Provinsi Jabar Dudi Sudrajat Abdurachim, Selasa (15/12/2020).
Dudi menjadi narasumber talkshow Hari Antikorupsi
Sedunia Tingkat Jabar 2020 dengan tema “Jabar Juara Tanpa Korupsi, Integritas
Terjaga Kala Pandemi” di Gedung Sate Bandung.
“Di pemerintahan kita (Pemda Provinsi Jabar) sudah
(menerapkan ERP) untuk mengelola uang, orang, barang pakai aplikasi yang pakai
teknologi informasi,” katanya.
Kemudian, dalam mengelola mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, sampai evaluasi terintegrasi dalam satu sistem dan menggunakan aplikasi.
“Pengadaan barang juga (pakai). Biasanya titik kerawanan (korupsi) di pengadaan
(barang dan jasa),” tambahnya.
Perbaikan juga menyasar aparatur pengelola
pemeriksanya atau Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) hingga penerapan
sistem merit secara objektif dalam kebijakan manajemen ASN.
“Manajemen ASN kita juga sekarang menuju yang
namanya merit system, yaitu atas dasar pemetaan orang yang sudah terdokumentasi
dengan baik dan itu ngga mungkin tanpa ICT. Jadi, orang per orang itu dipetakan
dari sisi potensinya, seperti pendidikan, sehingga dari waktu ke waktu kita
bisa cek kinerjanya,” jelas Dudi.
“Nanti ada orang yang potensinya bagus kinerjanya
bagus ada di titik paling atas. Tapi ada orang yang potensinya rendah
kinerjanya juga rendah itu ada titik paling bawah.Tentu kita juga harus
melakukan treatment terhadap orang-orang yang sudah dipetakan tersebut,”
imbuhnya.
Kemudian dalam pengelolaan pendapatan daerah
terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor, penerapan ICT dilakukan untuk
mempermudah bayar para wajib pajak. Dengan begitu masyarakat tak perlu antri
atau bersusah payah dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.
“Sekarang dimungkinkan mereka (masyarakat) ngga
harus antre untuk membayar pajak daerah atau provinsi. Pelayanan itu datang ke
masyarakat sendiri, ada yang namanya Samsat Gendong, dan lainnya. Jadi, kita
yang memberikan pelayanan dan harus datang ke masyarakat. Masyarakat yang mau
bayar kita permudah,” terangnya.
“Jadi, semua aset, uang, orang, barang terintegrasi
dalam satu sistem termasuk perencanaan dan ngga mungkin tanpa teknologi
informasi dan komunikasi, karena butuh kecepatan pelayanan. Semuanya kita
perbaiki,” tutupnya.(Ter)