Anggota Komisi V DPRD Jabar, Sri Rahayu Agustina |
Bandung.Internationalmedia.id,-Berdasarkan hasil pemantauan dan kunjungan kerja Komisi V DPRD Jawa Barat ke daerah dan Sekolah, ternyata ditemukan beberapa sekolah SMA/SMK dan SLB yang berdiri di atas tanah bukan milik pemerintah provinsi Jabar tetapi lahan milik aset desa.
Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi
Jabar, agar kedepannya tidak menimbulkan masalah.
Menurut Anggota Komisi V DPRD Jabar, Sri Rahayu
Agustina, beberapa waktu lalu kita dari komisi V DPRD Jabar telah berkunjung
kebeberapa sekolah di Jabar, dari beberapa daerah dan sekolah yang kita
kunjungi ternyata ditemukan beberapa sekolah yang berdiri diatas lahan milik
aset desa atau aset milik perorangan.
Atas temuan tersbut, Komisi V DPRD Jabar mendorong
pemprov Jabar baik melalui Dinas Pendidikan maupun Biro Keuangan dan Aset
Daerah (Biro KAD) Setda Jabar, untuk melakukan pendataan sekolah-sekolah di
Jabar, khususnya SMA/SMK dan SLB yang berdiri bukan diatas lahan milik aset
pemprov Jabar. Dan juga Komisi V ingin
melihat langsung kondisi dan fasilitas pendidikan hingga ke setiap kecamanatan
se Jabar.
“Jadi masih
ada beberapa sekolah yang ada di jawa barat yang belum menjadi milik Provinsi
Jawa Barat, seperti gedung sekolah di tanah milik aset desa, ada juga sekolah
di aset milik perorangan”, kata Anggota Komisi V DPRD Jabar Sri Rahayu Agustina
saat pantauan fasilitas pendidikan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat ke SMA
Negeri 1 Teluk Jambe Barat kepada wartawan di Bandung, Selasa,(3/11/2020).
Sri menambahkan selain gedung sekolah berdiri di
aset milik desa juga milik perorangan, ada juga sekolah yang belum mempunyai
bangunan serta sekolah yang sudah mempunyai tanah tetapi belum ada bangunanya.
“ini menjadi evaluasi kita bersama bagaimana sistem
belajar mengajar ini bisa diselesaikan ketika infrastruktur sekolah belum
memadai untuk belajar di sekolah”, tutur Sri.
Sri menekankan fasilitas pendidikan akan menjadi
nota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat agar menjadi perhatian pemerintah.(Lys)