Anggota Komisi II DPRD Jabar, Bambang Mujiarto
Bandung.Internationalmedia.id.- Selama
pandemi covid-19, ternyata para petani tetap mampu bekerja di ladang dan
menghasilkan kebutuhan akan pangan bagi masyarakat, khusus warga Jabar.
Hanya ada kendalanya, untuk meningkatkan produksi
pertanian, para petani seringkali kesusahan akan kelangkaan pupuk un-organik,
terutama saat masuk musim tanam. Pupuk un-organik kerap kali sulit didapat,
terutama pupuk subsidi dari pemerintah.
Untuk itu, menurut Anggota komisi II DPRD Jawa Barat
Bambang Mujiarto, dalam penanganan covid-19 dan pengendalian ekonomi
daerah, sudah seharusnya pemerintah
provinsi Jawa Barat memberikan perhatian khusus untuk sektor pertanian.
Kelangkaan pupuk un-organik seharusnya tidak perlu
terjadi kalau saja pemerintah daerah (Pemprov Jabar) memberikan pelatihan bagi
para kelompok tani untuk berkarya menciptakan/ membuat dan memproduksi pupuk organik, kata Bambang
Mujiarto, dalam [perbincangan di gedung DPRD Jabar, Senin(26/10/2020).
Dikatakan, pelatihan bagi para kelompok tani untuk
membuat pupuk organik merupakan tanggungjawab pemerintah. Nanti pada saatnya, petani yang sudah
mendapatkan pelatihan ini dapat menjadi trainner bagi petani-petani lain,
sehingga ketika akan memasuki musim tanan, pupuk organik sudah tersedia, dan
dapat memenuhi sendiri kebutuhan akan
pupuknya.
Sektor pertanian itu, bukan semata hanya sawah tetapi
juga ada palawija, sayur-mayur. Untuk itu, Komisi II DPRD Jabar mendorong
Pemprov Jabar melalui OPD mitra Komisi II, seperti Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura (Dinas TPH), dan Dinas
Perkebunan dan Dinas Kehutanan untuk melatih para kelompok tani (poktan)
membuat dan memproduksi pupuk organik.
Namun, kata Bambang, sektor perkonomian hingga saat ini mendapatkan alokasi cukup
kecil dalam setiap penyusunan anggaran APBD.
Padahal semestinya, kalau memang pemerintah daerah benar-benar ingin
mendongkrak perekonomian masyarakat khususnya di sektor perekonomian,
seharusnya menambah alokasi anggaran dalam APBD, terutama dalam kondisi pandemi
covid-19 sekarang ini, katanya.
Dalam setiap penyusunan anggaran, bahkan kemarin
saat pembahasan APBD Perusahan 2020 dan pembahasan RAPBD 2021, Komisi II sudah mendorong penambahan anggaran
untuk mitra OPD Komisi II. Namun, nyatanya anggaran untuk sektor perekonomian
tetap saja mendapatkan alokasi yang
minim. Sehingga, tidak salah juga, kalau kalangan generasi milenial tidak
tertarik untuk terjun di sektor pertanian.
“Saya tekankan disini, semestinya dalam hal penangan
pandemi covid-19, Pemerintah memfokuskan untuk bagaimana memulihkan ekonomi
masyarakat Jabar, salah satunya dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi
poktan dalam membuat dan memproduksi pupuk organik. Sehingga untuk tahun 2021
kita dapat memprediksikan pertumbuhan ekonomi Jabar”, ujarnya.
Menueurt Bambang, sejak berjangkitnya virus covid-19 di
Indonesia dan khsususnya di Jabar, bahwa sektor perekonomian yang sangat
terdampak itu adalah bidang manufaktur tetapi yang bertahan justru bidang
pertanian.
“Kan manufaktur itu tergantung dengan pasar Global,
sedangkan pertanian, itu mencerminkan masyarakat kita, maka sangat tepat kalau
pertanian itu disebut sebagai soko guru bangsa.
Namun, hanya saja, isu pertanian ini selalu ditutup”, tegas politisi
PDIP Jabar Dapil 12 Kab/Kota Cirebon-Indramayu ini.(Ter)
