Daud Achmad
Bandung.Internationalmedia.id.-Gubernur Jawa Barat
(Jabar) Ridwan Kamil kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) secara proporsional di wilayah Bodebek (Kota Bogor, Depok, Bekasi,
Kabupaten Bogor, dan Bekasi) sampai 27 Oktober 2020. PSBB secara proporsional
kawasan Bodebek sendiri berakhir pada 29 September 2020.
Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub)
Jabar Nomor:443/Kep.575-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Keenam Pemberlakuan
PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanganan
COVID-19. Kepgub tersebut ditandatangani Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- pada
Selasa (29/9/20).
Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan
COVID-19 Jabar --selanjutnya ditulis Gugus Tugas Jabar-- Daud Achmad
mengatakan, dalam Kepgub itu, kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan
PSBB secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan daerah.
"PSBB secara proporsional disesuaikan dengan
kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk
Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)," kata Daud, Rabu (30/9/20).
Keputusan perpanjangan PSBB secara proporsional
wilayah Bodebek diselaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang
memperpanjang PSBB sampai 11 Oktober 2020. Keputusan didasarkan juga pada berbagai
hasil kajian epidemiologi.
"Dalam sepekan terakhir, penambahan kasus di
Jabar didominasi di wilayah Bodebek," ucap Daud.
Berdasarkan data PIKOBAR (Pusat Informasi dan
Koordinasi COVID-19 Jabar) pada Selasa (29/9/20), jika diakumulasikan, kasus terkonfirmasi
positif COVID-19 di kawasan Bodebek dalam tujuh hari terakhir bertambah 3.212.
Selain itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan
Kepgub Jabar Nomor:443/Kep.576-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Ketiga
Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Daerah Provinsi Jabar di luar
Bodebek. AKB di luar Bodebek sendiri diperpanjang hingga 24 Oktober 2020.
Daud mengatakan, Kepgub tersebut ditetapkan supaya
AKB di 22 daerah Jabar berjalan optimal. Selain itu, kedisiplinan masyarakat
terapkan protokol kesehatan amat penting dalam pengendalian sebaran COVID-19
pada masa AKB di Jabar.
Menurut Daud, masyarakat bersama pemerintah
merupakan garda terdepan melawan COVID-19. Banyak bukti ilmiah menunjukkan,
penerapan protokol kesehatan efektif cegah penularan COVID-19.
"Masyarakat wajib mematuhi semua ketentuan AKB.
Kemudian, masyarakat harus konsisten menerapkan protokol kesehatan guna
mencegah penularan COVID-19 karena masyarakat bersama pemerintah adalah garda
terdepan melawan COVID-19," kata Daud.
"Kalau protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, kami yakin pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan," imbuhnya.(Ter)