 |
| Gubernur Jabar saat menerima Tim Nasional pelaksanaan EPPD via video conference di Gedung Pakuan Bandung, |
Bandung.Internationalmedia.id.-Gubernur Jawa Barat
(Jabar) Ridwan Kamil mengusulkan jumlah populasi masuk Indikator Kinerja Kunci
(IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
Usulan tersebut disampaikan saat menerima Tim
Nasional pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun
2020 atas LPPD Tahun 2019 Provinsi Jabar via video conference di Gedung Pakuan,
Kota Bandung, Senin (7/9/20).
Dikatakan, Jabar memiliki jumlah penduduk yang besar
sehingga IKK dalam LPPD,
menurut padangan saya, masih belum memuat indeks
keadilan populasi, katanya.
Gubernur mencontohkan, Provinsi Sumatera Barat
(Sumbar). Dengan jumlah penduduk 6 juta jiwa, Sumatera Barat memiliki satu
Gubenur dan 17 bupati/wali kota. Sedangkan Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah
penduduk sama dengan Sumbar, hanya diurus oleh satu bupati.
"Menurut saya penilaian LPPD tidak
proporsional, tidak ada indeks populasi. Kami diperbandingkan dengan daerah
yang jumlah penduduknya lebih sedikit untuk urusan-urusan dasar yang berbanding
lurus dengan anggaran," ucapnya.
Menurut Gubernur, ada ketidakadilan fiskal karena
besaran anggaran dari pemerintah pusat ditentukan oleh jumlah daerah bukan
jumlah penduduk. Ia pun mencontohkan perbedaan besaran anggaran Provinsi Jabar
dengan Jawa Timur (Jatim).
Jabar yang berpenduduk nyaris 50 juta mendapat anggaran
lebih kecil dari Jatim yang berpenduduk 40 juta. Hal itu karena jumlah daerah
Jatim lebih banyak daripada Jabar.
"Bila dibagi ke dalam jumlah per kapita, maka
dana pusat itu membiayai warga Jatim Rp1 juta per orang, sedangkan Jabar Rp 600
ribu per orang. Inilah ketidakadilan fiskal yang dapat mempengaruhi LPPD,"
katanya.
Tim Nasional dari Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) Republik Indonesia (RI) akan mengevaluasi LPPD Tahun 2019
Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar pada 9 September 2020.
Sementara LPPD Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten/Kota
Jabar pada 7 dan 8 September 2020. Seluruh mekanisme evaluasi dilakukan secara
daring.(Ter)
