Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama |
Bandung.Internationalmedia.id.- DPRD
Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggelar Rapat Paripurna untuk membahas 2 agenda
penting dan mendesak, Jumat siang.
Kedua agenda krusial itu yakni, pertama
Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan
DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (RKUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Jabar TA 2021, dan
agenda kedua yakni Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2021.
Ketua DPRD Jabar Brigjen TNI (purn) Taufik Hidayat
menyatakan, meski begitu, ada beberapa catatan penting yang disampaikan kepada
Gubernur untuk diperhatikan.
"Sebelum penandatanganan, perlu kami sampaikan
beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian", tegas Taufik politisi dan
Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat.
Adapun catatan dimaksud antara lain, Pemerintah
Provinsi Jawa Barat perlu kiranya
memprioritaskan urusan wajib terlebih dahulu seperti pendidikan dan kesehatan,
juga termasuk pemulihan dampak dari covid-19.
"Termasuk beberapa hal yang memerlukan kajian
lebih lanjut akan dibahas pada pembahasan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah)
APBD baik di Komisi-komisi, maupun di Badan Anggaran," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi
Sundari berharap perumusan anggaran pada 2021 mampu memacu akselerasi
pembangunan di Jabar yang lebih progresif dan inovatif.
"Kami berharap efektifitas pelaksanaan
pembangunan di Provinsi Jawa Barat dapat berjalan sesuai dengan yang
diharapkan, dan kita dapat mengejar target capaian kinerja lebih optimal, dalam
rangka mencapai provinsi juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi,"
ujar Ineu.(Ter)