 |
Kerja sama tersebut fokus pada peningkatan kualitas
perencanaan pembangunan daerah.
Ketua IAP Jabar, Ahmad Idjaz mengatakan, kolaborasi
dan kerja sama tersebut dapat menciptakan pembangunan yang lebih komunikatif,
implementatif, konsisten, dan transparan dalam bidang tata ruang.
"IAP Jabar ingin berkolaborasi dengan Pemprov
Jabar membantu dalam pembangunan, ini sudah tugas IAP meningkatkan
profesionalisme," kata Ahmad dalam siaran persnya, Selasa 4 Agustus 2020.
Salah satu yang akan dilakukan IAP, kata Ahmad,
adalah membantu menyempurnakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang di beberapa
kota/kabupaten Jabar belum masuk dalam peraturan daerah.
"Yang akan kita lakukan adalah belum semua RDTR
masuk dalam tahap Perda tak terkecuali di Jabar. Jadi kami akan memberikan
tenaga kami kepada Pemprov Jabar dan kabupaten/kota bagaimana agar RDTR bisa
selesai," ucapnya.
Di antara hal yang akan digarap adalah rencana
pemindahan ibu kota pemerintahan Jabar, Cekungan Bandung, dan Segitiga Rebana.
"Kami sudah membentuk tim-tim yang akan
didistribusikan ke dalam rencana-rencana tersebut. Karena Jabar harus menjadi
barometer dan contoh bagi daerah lain dalam perencanaan pembangunan yang
berkualitas," kata Ahmad.
Kerja sama Pemda Provinsi Jabar-IAP Jabar dituangkan
dalam naskah kesepakatan bersama. Naskah tersebut ditandatangani oleh Gubernur
Jabar Ridwan Kamil dan Ketua IAP Jabar Ahmad Idjaz di Gedung Pakuan, Kota
Bandung, Senin 3 Agustus 2020.
Sementara itu, Emil --sapaan Ridwan Kamil--
mengatakan, kerja sama di bidang tata ruang dengan IAP sesuai dengan visi Jabar
Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.
Menurut nya, Pemerintah tidak dapat berjalan
sendirian dalam membangun daerah. Butuh kolaborasi berbagai pihak.
"Visi juara lahir batin ini kemudian kami
tambahi dengan 'melalui kolaborasi dan inovasi'. Maka, kerja sama ini sedang
menerjemahkan sebuah cara mencapai visi Jabar.
Tidak ada negara sukses hanya
mengandalkan pemerintah, maka lahir teori Pentahelix ABCGM (Academics,
Business, Community, Government, Media)," ungkap Emil.
Terdapat sejumlah hal yang tertuang dalam naskah
kesepakatan Pemda Provinsi Jabar-IAP Jabar, seperti perencanaan umum
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perencanaan penataan ruang dan
perencanaan sistem transportasi.
Kemudian kegiatan yang masuk dalam rencana kerja di
antaranya: dokumen kelembagaan cekungan Bandung, masterplan Segitiga Rebana,
dokumen rencana kerja pembangunan daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan
daerah.
Dikatakan, pembangunan Jabar tidak hanya fokus
terhadap aspek fisik, tetapi juga aspek spiritual menjadi penting dan harus
dirancang dalam sebuah perencanaan.
"Harus dipahami dulu bahwa visi Jabar ini tidak
melulu berorientasi kepada yang sifatnya fisik, tapi ada juga ruang batin yang
harus didesain dalam perencanaan," ucapnya.
Emil pun meminta kepada IAP Jabar untuk fokus
mengkaji paradigma pembangunan pascacovid-19.
Dikatakan, pandemi Covid-19 membuat ekonomi tidak
lagi terpusat. Maka itu, pembangunan desa-desa harus didorong dalam
perencanaan.
"Salah satu yang saya butuhkan dari IAP adalah
mengkaji dampak paradigma pembangunan pascacovid-19. Karena salah satu yang
runtuh oleh Covid-19 adalah teori keterpusatan ekonomi, negara-negara yang
ekonominya dipusatkan di kota ternyata goyah," katanya.(Ter)
