 |
| Warga melintasi banjir yang melanda desanya di Kabupaten Aceh |
Banda Aceh.Internationalmedia.id.-Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak penghentian pembukaan kawasan hutan
baik oleh pemerintah dengan alasan untuk pembangunan jalan, investasi serta
secara ilegal guna mencegah bencana banjir.
Direktur Eksekutif
Daerah Walhi Aceh Muhammad Nur di Banda Aceh, Rabu(29/7/2020) mengatakan
pembukaan kawasan hutan telah menyebabkan sejumlah wilayah di Provinsi Aceh
menjadi langganan banjir.
"Bencana banjir
kini tidak lagi berkala, tahunan ataupun bulanan, tetapi menjadi rutinitas
setiap hujan dengan intensitas tinggi. Ini terjadi karena pembukaan kawasan
hutan," katanya.
Dikatakan,banjir yang
melanda sebagian wilayah Aceh sejak beberapa hari terakhir menjadi bukti bahwa
kawasan hutan di provinsi ujung barat Indonesia tersebut rusak parah.
Kerusakan kawasan hutan
tidak hanya dipicu penebangan dan penambangan ilegal, tetapi juga investasi,
baik tambang maupun perkebunan yang diizinkan pemerintah.
"Pembangunan jalan
juga memicu kerusakan kawasan hutan. Pembangunan jalan tersebut membuka akses
ke kawasan hutan. Kalau akses sudah terbuka, dipastikan hutan akan rusak,"
katanya.
Akibat banjir tersebut,
masyarakat yang menerima dampak. Masyarakat selalu menjadi pihak yang dirugikan
ketika banjir terjadi. Kerugian tidak hanya harga benda, tetapi juga mengancam
keselamatan jiwa.
Ia mengatakan jangan
menganggap banjir yang terjadi di Aceh sebagai fenomena alam. Banjir di Aceh
ini terjadi karena kerusakan kawasan hutan yang terus berlangsung. Kerusakan
inilah yang harus dihentikan dan memulihkannya kembali.
"Jika ini terus
dibiarkan, bencana banjir di Aceh akan terus terjadi. Padahal, banjir ini bisa
dicegah. Pencegahan tentunya menghentikan aktivitas pembukaan kawasan hutan,
baik untuk pembangunan maupun investasi," katanya mengakhiri.(*).
