 |
| Daddy Rohanady |
Bandung.Internationalmedia.id.-
Presiden Joko Widodo mempertanyakan
terhambatnya progres pembangunan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu),
mengingat pentingnya realisasi proyek ruas tol yang akan menguhubungkan akses
ke Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Majalengka.
Presiden mendengar
masalah di Cisumdawu karena terhambatnya pembebasan lahan dan juga pengembalian
dana talangan untuk pengadaan tanah lahan tersebut.
Juga mempersoalkan
mengenai belum lengkapnya aturan teknis untuk penyelesaian proyek sepanjang
60,84 kilometer itu.
Dalam menaggapi hal
tersebut, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady
menyatakan, DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya Komisi IV, selalu dan tanpa
bosan mendorong penuntasan Tol Cisumdawu.
Masalah yang selalu
terjadi (klasik) dalam pembangunan adalah terkait lahan.
Hal serupa juga terjadi
dengan pembangunan tol Cisumdawu. Tahap II belum ada pembebasan lahan. Tapi saya
yakin, semestinya, hal itu sudah
dilaporkan
Jabar pada prinsipnya
sangat menunggu penyelesaian Cisumdawu secepatnya,katanya.
Dalam wawancara dengan
Internationalmedia.id, Rabu(8/7/2020) lewat telepon selulernya ;ebih jauh
menjelaskan, semula jadwalnya klar 2017 seiring beroperasinya Bandara
Kertajati.
Namun, kemudian
bergeser ke 2019, lalu 2020 (ini tergeser oleh cocid-19). Mudah mudahan tahun
2021 mendatang bisa terealisasi.
Kalau tol ini selesai, Bandung-Cirebon hanya butuh waktu sekitar 1 jam. Padahal, sekarang minimal 3 jam karena harus
berputar ke Cikampek.
Kalau Tol ini terwujud,
berarti kawan kawan dari Jabar Selatan bagian timur ke arah BIJB Kertajati
makin mudah. Artinya, mereka tidak akan sungkan terbang dari Kertajati, kata
politisi Gerindra ini.
Bisa dipastikan BIJB
Kertajati bisa untuk terbang ke manapun. Mestinya itu yg terjadi. Sayangnya,
kawan kawan maskapai masih harus berbagi konsentrasi karena harus membagi
awaknya dengan Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung
Saya kira, kawan kawan
Komisi IV harus kembali datang ke Komisi V DPR RI dan Dirjen Hubud Kemenhub RI.
Selain itu, harus pula mendesak BPJT untuk merealisasikan instruksi presiden
itu,katanya mengakhiri.(Lys)
