Bandung.Internationalmedia.Id.-Secara kuantitas Volume APBD Jawa Barat meningkat setiap tahun, seiring waktu konsentrasi pembangunannya pun terus diperbaiki.Namun sayangnya beberapa tahun belakangan ini APBD Jabar selalu mencantumkan sisa lebih penghitungan anggaran (silpa).
Policy atau kebijakan pemerintah daerah yang menerapkan silpa) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya (APBD) sesungguhnya lebih banyak merugikan masyarakat.
Sesungguhnya cukup banyak masyarakat yang dirugikan dengan kebijakan adanya silpa dalam APBD karena mereka tidak merasakan pembangunan yang semestinya mereka rasakan.
Hal ini dikemukakan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady menjawab pertanyaan terkait kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang akhir akhir selalu menerapkan kebijakan adanya silpa dalam APBD. Di gedung DPRD Jabar Selasa (21/04/2020).
Dikatakan, Sebut saja . Silpa tahun 2019 sebesar Rp. 4.5 triliun atau mendekati 10 % dari total volume APBD.
Angka tersebut sangatlah besar. Artinya ada cukup banyak program yang direncanakan pada tahun sebelumnya tidak dapat terealisasi pada tahun berjalan.
Politiisi senior Partai Gerindra Jawa Barat ini menyebutkan. Disatu sisi dengan adanya silpa, ada anggaran yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan pembangunan untuk tahun berikutnya. Akan tetapi disisi lain sesungguhnya cukup banyak masyarakat yang dirugikan karena mereka tidak merasakan pembangunan yang semestinya mereka rasakan.
Jadi sebisa mungkin Silpa garus ditarget seminimal mungkin. Silpa memang tidak mungkin Rp 0 karena bisa jadi ada over target, ada pendapatan dan sisa lelang. Namun jangan kemudian perencanaan yang baik jangan sampai tergerus dengan perencanaan silpa, katanya.(Lys)
