Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna selaku Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 menuturkan, hasil rembug antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama DPRD Kota Bandung memutuskan akan menyiapkan dana sebesar Rp 298,2 miliar untuk berbagai keperluan.
Berdasarkan arahan pimpinan dengan Dewan, ada dukungan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mengacu pada aturan kementerian untuk refocusing dan realokasi.Dalam rapat paripurna diputuskan ada Rp 298,2 miliar untuk gugus tugas.
Dana tersebut akan dibagi berdasarkan keperluan, yakni Rp 75 miliar untuk penanganan wabah, Rp 5 miliar untuk operasional tim Gugus Tugas, dan Rp 218,2 miliar untuk jaring pengamanan sosial.
Untuk jaring pengamanan sosial ini yang sudah ditetapkan, kita sebut dengan desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Jumlahnya ada sekitar 137.000 KK (Kepala Keluarga).
Sejumlah kurang lebih 60.000 KK sudah ditangani melalui dana dari pemerintah pusat.
Menurut Ema, sudah dihitung keluarga-keluarga yang tidak termasuk ke dalam golongan yang diberi bantuan dari pemerintah pusat.
Perhitungan itu berdasarkan data langsung yang dihimpun dari kewilayahan. Setelah aparat kewilayahan mendatanya, ada 56.568 KK jumlah tambahan. Sudah perintahkan di kewilayahan mana yang betul-betul membutuhkan.
Tentu kita jangan sampai overlap sesuai arahan Pak Gubernur Jawa Barat.Ia menekankan, data tersebut masih dinamis sejalan dengan perkembangan kondisi di masa pandemi ini.
Setidaknya, tim Gugus Tugas telah memprediksi kebutuhan untuk tiga bulan ke depan.
Yang namanya menginventarisasi orang terdampak pandemi tidak bisa sama, jadi data ini dinamis.
Namun kita bersepakat dengan prediksi linear 3 bulan ke depan, ambil angka maksimal diperkirakan 98.000 kepala keluarga. Tentu kita berharap wabah ini tidak akan berlangsung lama.
Dengan 98.000 KK jumlah tambahan ini, maka ada sekitar 235.000 KK yang akan menjadi perhatian pemerintah. Saat ini, tim masih mematangkan mekanisme pembagian bantuan kepada warga, baik nominal maupun sistemnya.
Untuk Bandung kemungkinan akan disamakan dengan Provinsi Jawa Barat yaitu Rp 500.000. Tapi bentuknya masih digodok apakah uang atau barang.
Kalau efektivitas sistem uang lebih mudah, nanti kita kerja sama dengan PT Pos Indonesia bagaimana cara distribusinya agar tidak berkerumun,katanya.
Selain untuk jaring pengamanan sosial, Gugus Tugas memprioritaskan penggunaan anggaran untuk penanganan wabah secara langsung.
Ema mengatakan, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan penunjang alat kesehatan menjadi prioritas pertama. Prioritas kita tetap pada penyediaan APD, masker, disinfektan, dan obat-obatan lain.
Untuk para tenaga medis yang sedang bertugas, Pemkot sudah siapkan rumah singgah, sehingga tidak ada lagi istilah mereka tidak bisa pulang karena alasan sosial.
Semissal dia ODP lalu eskalasi meningkat Hotel Gino Ferucci sudah siap. Tinggal kita pikirkan logistiknya, katanya.(Lys)
