BANDUNG.Internationalmedia.id.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady mendukung langkah Gubernur Jawa Barat yang melarang warganya untuk tidak mudik menjelang Lebaran mendatang.Boleh-boleh saja kita melarang orang mudik. Langkah itu memang pasti akan mengurangi makin meluasnya penyebaran Covid-19.
Tapi jangan lupa, kalau itu mau diberlakukan, siapkan dulu sembako untuk perbekalan selama diberlakukannya karantina wilayah.
Kita juga harus menyiapkan hal-hal lain untuk kebutuhan mereka yang pendapatannya langsung terpukul.Padahal 'napasnya' harian. Siapkah kita menanggulangi hal itu?" tanya dewan asal Dapil Cirebon-Indramayu tersebut.
"Jika hanya melarang mudik tetapi tidak siap menanggung konsekuensinya, kita harus bersiap-siap menghadapi gelombang protes.
Silakan saja pemerintah pusat/daerah memberlakukan Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ini bisa jadi darurat sipil.
Tapi ingat, negara harus mengurus kehidupan rakyatnya. Kita semua tahu bahwa, siapa pun rela mati demi keluarganya yang kelaparan," pungkas Daddy.
Komentar tersebut disampaikannya terkait soal larangan mudik ketika dihubungi via telefon genggamnya pada Senin (30/03/2020).
Menurut Daddy, masyarakat memilih mudik pasti bukan tanpa alasan. Memang, pilihan yang diambil masing-masing pemudik akan berbeda. Pertanyaannya bukan patuh atau tidak patuh pada larangan.
"Setiap pilihan yang diambil pasti punya konsekwensi logis. Kalau seseorang bertahan (tidak mudik), bisa jadi karena dia sudah menghitung biaya hidup selama diberlakukannya karantina wilayah atau katakanlah /lockdown/ total.
Kalau bekal itu tidak dimiliki, masa iya sih kita akan memilih diam dan menunggu ajal menjemput? Mana tahan manusia puasa 14 hari? Ini bukan zamannya manusia sakti mandraguna seperti zaman dahulu kala," lanjut Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra itu.
"Pilihan bertahan atau mudik," lanjut Daddy, "sangat tergantung pada daya dukung yang dimiliki masing-masing orang. Jika dia merasa aman bertahan, tidak mudik, saya yakin dia akan bertahan.
Jika tidak, mungkin dia merasa lebih /save/ tinggal di kampung halaman bersama keluarga besarnya sampai wabah Covid-19 mereda."
Di sisi lain, pemerintah dan hampir semua kepala daerah sudah secara terbuka meminta agar menjelang lebaran tahun ini masyarakat tidak mudik.
Hampir di semua daerah, mereka yang mudik akan diperlakukan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) setiba di kampung halaman.
Bahkan, bisa jadi mereka akan langsung dikarantina selama 14 hari jika ada indikasi sedang/berat terpapar wabah yang berasal dari Wuhan-China tersebut,kata Daddy mengakhiri.
Siapkan Rp 18 Triliun
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan menggelontorkan kurang lebih Rp 18 triliun guna membantu masyarakat di Jawa Barat yang kena dampak covid-19.
Pemprov sudah rapat dengan pimpinan dewan [DPRD], dan berkesimpulan dalam dua minggu ke depan, kita akan menyalurkan bantuan keuangan kepada warga Jawa Barat yang terdampak covid-19.
Melalui siaran live di akun instagram @humas_jabar, Kamis (26/3/2020), Ridwan Kamil menyatakan,fokus Pemda Jabar yang akan menerima bantuan itu, kata Kang Emil untuk mereka yang rawan miskin baru.
"Gara yang tadinya normal hidupnya. Tiba-tiba tidak berpenghasilan. Dalam kondisi ini, kita akan tindak cepat. Jika tidak ada halangan, minggu depan kita salurkan," jelas Emil.
Emil Merinici, dari total Rp 18 triliun itu, Rp 4 triliun - Rp 5 triliun akan digelontorkan sebagai tanggap darurat, untuk membantu rakyat yang tidak berpenghailan.
Sementara sebesar Rp 13 truliun untuk diterapkan dalam program padat karya, untuk mereka yang terkena PHK.
Semua anggaran ini kata Emil berasal dari re-alokasi anggaran APBD Jawa Barat, yang sudah di instruksikan oleh Preside Joko Widodo.
"Anggarannya dari penggesaran peruntukan dana desa, yang kita fokuskan anggaran-anggaran proyek yang tidak signifikan dan berhubungan langsung dengan rakyat," jelas Emil.
Adapun anggaran sebesar Rp 4 triliun - Rp 5 triliun itu, kata Emil akan diberikan bantuan sebesar Rp 500.000 kepada 1 juta orang yang harus diberikan pertolongan. Data 1 juta orang yang harus ditolog, kata Emil berdasarkan catatan Tim Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
Dikatakan, dari Rp 500.000 itu, sepertiga [1/3] berupa cash dan dua pertiga [2/3] untuk bahan sembako dan barang," jelasnya.
Kemudian pada tahap kedua ada anggaran yang sudah disepakati sebesar Rp 13 triliun, yang akan digunakan untuk padat karya. Akan ada proyek senilai Rp 13 triliun yang akan diimplementasikan kepada maysarakat yang kena PHK.
Anggaran Rp 13 triliun adalah untuk melakukan proyek-proyek dibikin menjadi padat karya, untuk masyarakat yang tiba-tiba menjadi pengangguran setelah tanggap darurat,tambahnya.
Bantuan ini, akan dilakukan secara bertahap, pertama yang akan dilakuakan selama 2 bulan terlebih dahulu yakni untuk memberikan jaringan pengaman sosial. Kemudian, apabila selama 2 bulan tidak cukup, maka pihaknya akan memperpanjangg menjadi 4 bulan.
"Setelah 4 bulan, baru dilakukan [pada program] padat karya. Tapi nanti terjadi lagi dinamika. Kita bikin kesepakatan lagi. Tapi sementara jaringan pengaman sosialnya, emergency 2 bulan akan turun dan akan masuk di tahap padat karya," jelasnya.(Lys)
